Gubernur Jawa Barat Terpilih Temukan Praktik Pungutan dari Siswa dan Pemotongan PIP di SMA

Tak hanya itu, mereka juga menyampaikan soal adanya penjualan LKS yang mencapai Rp300 ribu dan sumbangan masjid sebesar Rp150 ribu.

Menurut mereka, sumbangan masjid seharusnya seikhlasnya, namun pihak sekolah mematoknya sebesar Rp150 ribu.

''Jadi komponennya (pungutan) banyak banget,'' ucap Dedi.

BACA JUGA:Soal Jadwal Pelantikan Bupati Terpilih, Pemkab Ciamis Masih Menanti Surat Resmi dari Kemendagri

Klarifikasi Pihak Sekolah Soal Pungutan dari Siswa dan Pemotongan PIP

Dedi langsung bertemu dengan pihak sekolah untuk meminta klarifikasi soal pungutan dari siswa dan pemotongan PIP.

Perwakilan SMAN 7 Cirebon mengakui ada sumbangan untuk masjid yang diminta dari para siswa.

''Kalau sumbangan masjid, dulu waktu masjid kami kan diresmikan Pak UU (mantan Wagubp Jabar). Dulu masjid itu sekitar 3,3 miliar Pak yang dibangun,'' kata perwakilan sekolah.

Namun Dedi menyampaikan bahwa sejak tahun 2019 SMA di Jawa Barat sudah diumumkan gratis oleh gubernur.

Dede menyebut bahwa hal tersebut sudah berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Perwakilan sekolah menyampaikan bahwa adanya pungutan dari siswa berdasarkan rapat komite dengan orang tua.

''Tapi rapat komite dengan orang tua itu tiap sekolah beda-beda, tergantung keperluan sekolah gitu,'' tambahnya.

Menjawab hal itu, Dedi meninginkan sekolah tidak lagi melakukan pungutan dari siswa.

''Jadi ke depan harus sama, tidak boleh ada sesuatu yang dilakukan di luar ketentuan,'' tegas Gubernur Jawa Barat terpilih.

Kemudian mengenai dana PIP, perwakilan sekolah menyampaikan bahwa PIP itu berasal dari tawaran anggota partai.

Setelah mendapatkan tawaran, pihaknya mendiskusikan soal bantuan PIP dengan kepala sekolah.

Sumber: