KDM Perbaiki Sistem Pendidikan: PPDB 2025 Tanpa Konflik, Siswa Dibina di Barak, Hibah Yayasan Distop Sementara

RADARCIAMIS.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) tengah menyiapkan berbagai program strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di Jabar mulai tahun 2025.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, kepala Dinas Pendidikan kabupaten kota dan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.

Dikutip dari laman Jabarprovgoid, ia menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi pada sistem pendidikan, dengan fokus utama pada pembentukan karakter siswa dan tenaga pendidik.

Dia menekankan tidak ingin lagi ada konflik dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/MA. Dinas Pendidikan bersama Kemenag harus menetapkan kapasitas penerimaan secara tegas.

BACA JUGA: 34 Lowongan Kerja YIMM Cari Lulusan SMA-SMK-Sarjana, Simak Area Penempatan dan Link Persyaratan

Jika kapasitas sekolah negeri tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang sudah ditetapkan. Pemerintah provinsi siap membantu pembiayaan siswa tersebut, selama lokasinya jelas.

Aturan serupa juga akan diterapkan untuk penerimaan siswa SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota.

KDM mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dan misi dalam penataan sektor pendidikan di Jawa Barat.

Selain itu, perhatian diberikan kepada kesejahteraan serta peningkatan kualitas guru, termasuk memastikan proses rekrutmen berjalan secara transparan dan profesional.

BACA JUGA: 4 Santri Meninggal dan 25 Dirawat, Tandon Air Pondok Modern Gontor Roboh, Kemenag Sampaikan Duka Mendalam

Ke depannya, guru di Jawa Barat diharapkan memiliki karakter yang sesuai standar serta mengikuti pelatihan penguatan karakter.

Pendidikan Karakter Bersama TNI/Polri

Mulai 2 Mei 2025, KDM menargetkan penerapan program pendidikan karakter di sejumlah wilayah Jawa Barat dengan menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaannya.

Pendidikan karakter tidak perlu langsung serentak di 27 kabupaten kota. Program ini akan dimulai di daerah yang sudah siap dan memiliki tingkat kerawanan tinggi, kemudian berkembang secara bertahap.

Sumber: