Gubernur Jawa Barat Terpilih Temukan Praktik Pungutan dari Siswa dan Pemotongan PIP di SMA

Gubernur Jawa Barat Terpilih Temukan Praktik Pungutan dari Siswa dan Pemotongan PIP di SMA

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi temukan praktik pungutan dari siswa dan pemotongan PIP di SMA.-tangkapan layar youtube kdm channel-

CIREBON, RADARCIAMIS.COM - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi melakukan kunjungan ke salah satu SMA yang ada di Kota Cirebon.

Kunjungan yang dilakukan Dedi Mulyadi itu bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan siswa-siswi yang terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Sebab, SMA tersebut sebelumnya mendapat protes dari siswa-siswi calon pendaftar SNBP 2025.

Kegaduhan itu muncul lantaran pihak sekolah terlambat melakukan finalisasi Pengisian Pangkalan Data sekolah dan Siswa (PDSS) yang menjadi syarat utama mendaftar SNBP 2025.

Kedatangan Dedi Mulyadi ke sekolah disambut gembira oleh siswa-siswi. Bahkan, mereka tidak hanya curhat soal permasalahan SNBP 2025, tapi juga melaporkan praktik pungutan dari siswa hingga pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam postingan Instagram yang diunggah Dedi Mulyadi pada 8 Februari 2025, dua orang siswi SMAN 7 Cirebon mendatangi Dedi Mulyadi untuk menceritakan praktik pungutan dari siswa dan pemotongan PIP di sekolahnya.

''Kami tuh masih pengen banyak laporan gitu Bapak. Selain terkait kasus PDSS yang kemarin yang ternyata dari pihak BK itu kan kelupaan ya, jadi setelah itu yang kedua PIP kami yang diambil,'' ucap seorang siswa untuk memulai pembicaraan dengan Dedi Mulyadi.

Merespons hal itu, Dedi bertanya kepada siswi tersebut mengenai apa itu PIP.

BACA JUGA:Selamat! Ole Romeny Sah Jadi WNI, Timnas Indonesia Punya Banyak Opsi untuk Lini Serang

Siswi tersebut menjawab bahwa PIP itu sumbangan dari partai buat siswa.

Namun Dedi meluruskan bahwa PIP itu bukan dari partai melainkan bantuan pendidikan dari pemerintah.

''Bukan sumbangan dari partai, tapi sumbangan dari pemerintah. Yang biasanya diurus oleh para anggota DPR RI, yang punya dapil. Mereka biasanya punya jatah untuk di melalui program PIP,'' jelas Dedi.

Dedi lanjut bertanya, apa yang menjadi permasalahan pada program PIP tersebut.

Seorang siswi menjelaskan bahwa nominal dana PIP yang seharusnya diterima setiap siswa sebesar Rp1,8 juta.

Sumber: