''Jadi dianggap kurang begitu mudah untuk bisa dielaborasi, tapi sebetulnya datanya ada,'' jelasnya.
Soal kemudahan dalam akses informasi publik, Dedi mengatakan Pemprov Jabar harus bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut menyampaikan pemerintah kabupaten/kota dapat mencontoh transparansi mulai dari perencanaan, realisasi hingga pelaporan.
''Dengan satu catatan, kabupaten/kota yang tidak mau transparan dalam pengelolaan keuangan publik, maka nanti ada sanksi,'' tegas Gubernur Jawa Barat terpilih.
Dia mencontohkan saknsi yang bisa diberikan seperti pengurangan bantuan hingga transfer anggaran tidak diberikan.
''Karena apa, karena tidak bisa memberikan penjelasan pada publik dalam bentuk pertanggungjawaban perencanaan,'' tambahnya.
BACA JUGA:Mengapa Kades Sukamulya Ciamis Mundur dan Memilih Bekerja di Jepang? Ternyata Ini Alasannya…