Sebelum Dilantik, Dedi Mulyadi Instruksikan Kepala Sekolah untuk Serahkan Ijazah Siswa yang Masih Ditahan
Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi Instruksikan Kepala Sekolah untuk Serahkan Ijazah Siswa yang Masih Ditahan.-tangkapan layar IG dedimulyadi71-
BANDUNG, RADARCIAMIS.COM - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi akan menjalani pelantikan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 pada awal Februari 2025 mendatang.
Sebelum dirinya dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan kepada kepala sekolah SD, SMP, dan SMA yang ada di wilayah Jawa Barat untuk menyerahkan ijazah siswa apabila masih ada yang ditahan di sekolah.
Melalui akun Instagram resminya @dedimulyadi, Selasa 21 Januari 2025, Dedi Mulyadi meminta kepada kepala sekolah untuk menyerahkan ijazah yang masih ditahan kepada siswa-siswi.
"Apabila ada siswa yang sudah lulus sekolah, tetapi ijazahnya atau surat tanda tamat belajarnya belum diberikan. Mohon segera untuk diserahkan kepada para siswa, karena ijazah itu sangat diperlukan untuk perjalanan kehidupan dan karier mereka," kata Dedi Mulyadi dikutip Radarciamis.com, Selasa 21 Januari 2025.
Kemudian, jika ada siswa yang sudah lulus sekolah namun masih memiliki tunggakan sehingga ijazahnya harus ditahan, Dedi meminta kepada kepala sekolah untuk menyusun tunggakan tersebut.
BACA JUGA:Pedagang Kantin Sekolah di Ciamis Ingin Terlibat dalam Menyediakan Menu Makan Bergizi Gratis
"Jika ada tunggakan yang ditimbulkan karena dia mengikuti pendidikan di sekolah yang bapak/ibu pimpin, silahkan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak/ibu semua mengenai kewajiban siswa tersebut," jelasnya.
Dedi menegaskan langkah itu diambil pihaknya sebagai penghormatan terhadap bidang pendidikan yang dijalani oleh siswa-siswi yang ada di Jawa Barat.
Dedi berharap penyerahan ijazah dan penyusunan tunggakan itu dilakukan secepatnya.
Setelah dirinya dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar akan melakukan koordinasi dengan seluruh sekolah yang ada di wilayah Jawa Barat.
"Segera, setelah saya dilantik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat para kepala UPTD akan berkoordinasi dengan seluruh sekolah," pungkasnya.
Dengan adanya perhatian dari Pemprov Jabar mengenai permasalahan ini, maka ke depan tidak boleh lagi ada penahanan ijazah siswa.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama bagi siswa-siswi yang bersekolah di wilayah Jawa Barat.
Sumber:
- Share:
