Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triyadi mengatakan evaluasi MCP merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Dalam kesempatan ini, KPK memberi evaluasi laporan-laporan yang sudah disampaikan serta laporan yang harus dibuat dan di-upload.
Sekda menyebut ada beberapa laporan yang belum diunggah atau diverifikasi. Sementara kegiatan lain perlu segera dilaporkan.
Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis mengikuti rapat koordinasi pemberantasan korupsi.-Foto: Diskominfo Ciamis-
Dia berharap evaluasi ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Ciamis meningkatkan kinerja di semua aspek sesuai penilaian MCP KPK.
Dengan begitu, kata dia, Pemkab Ciamis dapat melakukan perbaikan kinerja dalam bentuk pelaporan MCP.
Pada periode sebelumnya, menurut dia, MCP Ciamis menunjukkan penurunan skor cukup signifikan. ”Memang tahun kemarin MCP kita turun skor 12 poin,” jelas dia seperti dikutip dari Radartasik.id.
Pada tahun 2022, skor MCP Ciamis mencapai 89 dengan penilaian di berbagai fokus area. Namun pada tahun 2023, skornya turun menjadi 77.
Untuk tahun 2024, MCP Ciamis baru mencapai skor 66 dan beberapa laporan keuangan dijadwalkan selesai pada 31 Desember 2024.
”Memang ada pelaporan belum disampaikan 31 Desember 2024. Makanya KPK membuka peluang sampai minggu pertama Januari 2025,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Ciamis menargetkan MCP tahun 2024 mencapai skor 80 poin. Namun KPK berharap skor meningkat hingga 90 poin.
Untuk mencapai target ini, kata Andang, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yakni fokus capaian MCP sering berubah sehingga area yang dinilai baik di satu bidang mungkin harus beralih fokus ke bidang lain.
Untuk perbaikan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Ciamis bakal fokus ke perencanaan, penganggaran, pelayanan, barang dan jasa, pengawasan, pajak dan retribusi dan BMD.
Melalui langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap dapat meningkatkan kinerja pencegahan korupsi dan mencapai target skor MCP yang telah ditetapkan oleh KPK untuk tahun 2024.
Skor MCP Ciamis Tahun 2022
- Perencanaan dan Penganggaran APBD : 100
- Pengadaan Barang dan Jasa : 84