RADARCIAMIS.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak mulai 1 Mei 2025.
Operasi pemberantasan premanisme ini sebagai langkah strategis untuk menanggulangi maraknya aksi premanisme yang dinilai meresahkan masyarakat, berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
Dikutip dari laman Humas Polri bahwa langkah ini diperkuat melalui Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang dikirimkan ke seluruh jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.
Operasi ini mengedepankan pendekatan penegakan hukum yang terpadu dengan kegiatan intelijen, preemtif dan preventif untuk menciptakan hasil yang maksimal.
BACA JUGA: Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Barat 2025 Sampai Kapan? Cek Biaya yang Dihapuskan
BACA JUGA: Pinjam Saldo Dana Paylater Resmi OJK Tanpa KTP dan BI Checking, Bunga Ringan dan Tenor Fleksibel
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan operasi ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menjelaskan pemberantasan premanisme menjadi langkah penting untuk mengurangi keresahan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Dalam keterangannya, Brigjen Trunoyudo menyampaikan penindakan akan difokuskan pada berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan hingga penganiayaan yang dilakukan individu maupun kelompok.
Dia juga menekankan bahwa segala bentuk tindakan premanisme yang merusak ketertiban umum dan menghambat aktivitas usaha akan diberantas tanpa toleransi.
Polri memandang menciptakan rasa aman dan kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dunia usaha di Tanah Air.
Karena itu, selain mengandalkan kekuatan internal, Polri akan menggandeng TNI, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan operasi ini.
Koordinasi lintas sektor dianggap sangat penting untuk memastikan efektivitas operasi dan membangun stabilitas jangka panjang yang mendukung kepentingan nasional, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi.