Jika kuota PBIJK dari pusat telah penuh, penerima manfaat dapat mengajukan PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui perangkat desa atau kelurahan setempat.
Isu lain yang dibahas adalah mengenai potensi pungutan biaya pengurusan bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) oleh oknum perangkat desa.
Kanal Pendamping Sosial menyarankan agar penerima manfaat yang dimintai biaya tidak wajar untuk melaporkannya langsung ke Dinas Sosial kabupaten atau kota setempat.
Dijelaskan bahwa proses pengajuan RST seharusnya berjenjang, dari desa/kelurahan ke dinas sosial kabupaten/kota, lalu diteruskan ke provinsi, tanpa membebani pemohon dengan biaya pribadi.
BACA JUGA: Cara Mengklaim Saldo DANA Gratis Ratusan Ribu Lewat Dana Kaget Hari Ini, Buruan Sebelum Limit
Terakhir, video tersebut juga menyinggung soal penyebab keterlambatan pencairan bantuan sosial.
Meskipun tidak dijelaskan secara rinci alasannya, disampaikan bahwa adanya keterlambatan pencairan tahap satu yang seharusnya terjadi sebelumnya, kini mulai dicairkan sebagai bansos susulan di bulan April.
Hal ini terlihat dari perubahan periode di aplikasi Cek Bansos menjadi Januari-Maret 2025 bagi sebagian penerima.
Masyarakat diimbau untuk secara berkala mengecek kartu KKS mereka karena pencairan susulan PKH dan BPNT telah mulai dilakukan melalui bank BRI dan Mandiri di beberapa wilayah.